Registrasi/Daftar
LOGIN
Surat KABA Pemberlakuan Permen 08 | CONTOH PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (PJT) //PEMBERDAYAAN ADMINISRATOR SIPJAKI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, PONTIANAK 16 APRIL 2014 | //PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERDA IUJK TINGKAT KABUPATEN/KOTA, PONTIANAK 15 APRIL 2014 PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERA IUJK TINGKAT KAB/KOTA, MEDAN | PELATIHAN ADMINISTRATOR SIPJAKI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, MEDAN
UNIT SERTIFIKASI JASA KONSTRUKSI


Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, terdapat perubahan pada mekanisme sertifikasi dimana proses assesment atau penilaian terhadap kemampuan badan usaha dan kompetensi tenaga kerja dilakukan oleh suatu unit sertifikasi. Lebih lanjut, ketentuan mengenai unit sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Unit sertifikasi dibentuk langsung oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Lembaga), dan secara struktural unit sertifikasi bertanggung jawab kepada Lembaga. Di tingkat nasional, unit sertifikasi terdiri dari:






Di tingkat provinsi, Unit sertifikasi terdiri dari:


Secara umum, proses sertifikasi sesuai PP 4/2010 dan Permen Pekerjaan Umum Nomor 10/2010 dapat dilihat pada gambar berikut.




.